Makassar – Tingginya tingkat pendidikan tidak selalu menjamin kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan data hubungan antara pendidikan, daya beli, dan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia, ditemukan sejumlah daerah dengan rata-rata lama sekolah tinggi namun masih memiliki tingkat kemiskinan yang besar. Fenomena ini disebut sebagai paradoks pendidikan dan kemiskinan.
Secara umum, tren nasional menunjukkan bahwa provinsi dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi cenderung memiliki daya beli lebih besar dan tingkat kemiskinan lebih rendah. Data menunjukkan DKI Jakarta memang unggul dalam segala aspek. Dengan rata-rata lama sekolah tertinggi nasional mencapai 11,44 tahun, ibu kota juga mencatatkan daya beli penduduk hampir 2,8 juta rupiah per kapita dan tingkat kemiskinan hanya sekitar 4 persen.
Sebagian besar provinsi Indonesia menunjukkan pola yang cukup konsisten: semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik pula kesejahteraan masyarakatnya. Provinsi-provinsi di Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta wilayah Sumatera dan Kalimantan umumnya berada di rentang 8-10 tahun rata-rata lama sekolah dengan daya beli antara 1,2-2 juta rupiah per kapita. Tingkat kemiskinan mereka relatif rendah, berkisar 4-10 persen.
Sebaliknya, Papua Pegunungan dan Papua Tengah masih berada di posisi terbawah dengan rata-rata lama sekolah di bawah 6 tahun serta daya beli per kapita di bawah Rp2 juta. Kedua provinsi tersebut juga mencatat tingkat kemiskinan di atas 25 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Namun, temuan menarik muncul dari tiga provinsi yang menantang tren umum tersebut, yaitu Papua Barat Daya, Maluku, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiganya memiliki rata-rata lama sekolah di atas 10 tahun, namun tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi.
Papua Barat Daya dan Maluku memperlihatkan anomali menarik. Kedua provinsi ini memiliki rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi—Papua Barat Daya mencapai 10,7 tahun dan Maluku 10,5 tahun. Angka tersebut bahkan mendekati atau melampaui beberapa provinsi makmur di Jawa. Namun tingkat kemiskinan mereka masih berkisar 16-19 persen, jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain dengan capaian pendidikan serupa.
Kasus paling menarik adalah DI Yogyakarta. Dikenal sebagai kota pelajar dengan puluhan perguruan tinggi, Yogyakarta memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi kedua nasional setelah Jakarta, yakni 10,17 tahun. Namun prestasi pendidikan ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Tingkat kemiskinan Yogyakarta masih sekitar 10,5-11 persen—bahkan lebih tinggi dari Bali yang hanya 4 persen dan Kalimantan Timur yang 5,6 persen, padahal kedua provinsi tersebut memiliki rata-rata lama sekolah lebih rendah.
Analisis lebih lanjut terhadap upah minimum provinsi memperkuat temuan paradoks ini. Data menunjukkan Yogyakarta memiliki struktur upah yang tidak sebanding dengan tingkat pendidikan penduduknya.
DKI Jakarta dengan upah minimum regional tinggi mampu menyerap tenaga kerja terdidik dengan kompensasi layak. Provinsi berbasis sumber daya alam seperti Kalimantan Timur dan Papua juga menawarkan upah kompetitif. Sebaliknya, Yogyakarta dengan ekonomi berbasis jasa pendidikan dan pariwisata hanya mampu memberikan kompensasi terbatas—menciptakan ketidaksesuaian antara investasi pendidikan dengan imbal hasil ekonomi.
Fenomena serupa terjadi di Maluku dan Papua Barat Daya. Meski memiliki lulusan berpendidikan tinggi, struktur upah lokal tidak mencerminkan tingkat kualifikasi tersebut. Akibatnya, banyak tenaga kerja terdidik terpaksa menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar atau bekerja di sektor informal yang tidak memberikan perlindungan sosial memadai.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 56% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, menempatkan jutaan pekerja dalam kondisi rentan dan tanpa perlindungan jaminan sosial. Dosen Departemen Ekonomi IPB University, Deniey Adi Purwanto, menegaskan bahwa “kualitas pekerjaan dan dominasi sektor informal masih menjadi masalah utama.” dalam wawancaranya DetikFinance – Media Asing Soroti Sulitnya Cari Kerja di RI, Lulusan Sarjana Nganggur.
Paradoks pendidikan dan kemiskinan di Yogyakarta, Maluku, dan Papua Barat Daya menjadi peringatan penting: pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan fondasi ekonomi yang kuat untuk mewujudkan dampaknya. Tanpa struktur ekonomi yang mampu memberikan kompensasi layak bagi tenaga kerja terdidik, prestasi pendidikan hanya akan menjadi angka statistik yang tidak membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Data menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan manusia tidak diukur dari satu indikator, tetapi dari keseimbangan antara kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja berkualitas, dan sistem kompensasi yang adil. Ketiga provinsi ini membuktikan bahwa jalan menuju kesejahteraan memerlukan lebih dari sekadar peningkatan akses pendidikan—ia membutuhkan transformasi struktural ekonomi yang menyeluruh.
